KONFRONTASI - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan tindakan keras terkait bisnis tes PCR.
Seperti diketahui, ada dua menterinya yang diduga terlibat dalam bisnis tersebut.
Keduanya yakni, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
"Jokowi harus menghukum menteri-menteri yang terlihat di dalam bisnis sarat konflik kepentingan tersebut," jelas Satyo Purwanto dilansir GenPI.co, Minggu (14/11).
Selain itu, Satyo Purwanto juga berharap para aparat yang bertugas juga segera mengusut permasalahan ini.
Sebab, menurutnya, tes PCR merupakan komoditas penting di era pandemi.
"Sambil menunggu respons aparat penegak hukum melakukan penyelidikan, Jokowi harus segera melakukan tindakan," ungkapnya.
Bukan tanpa alasan, menurutnya, ada kemungkinan bisnis tes Covid-19 ini merupakan praktik oligopoli yang merugikan masyarakat dan negara.
"Jika pemerintah lamban merespons, berarti memang ada dugaan abuse of power dari kedua menteri khususnya Luhut," jelas Satyo Purwanto.
Oleh sebab itu, dirinya mengimbau untuk tidak menyalahkan masyarakat apabila ada yang berinisiatif melakukan upaya hukum terhadap para menteri-menteri itu.
"Karena mereka memang diduga ikut mengatur dan menerima manfaat secara langsung ataupun tidak langsung dari bisnis PCR tersebut," pungkasnya. [genpi]
COMMENTS