Presidential Threshold Harus Nol persen untuk Membabat Oligarki, sebab Oligarki adalah Persekongkolan Orang-Orang Serakah

KONFRONTASI-  Syarat Presidential Threshold 20 persen harus dihapus menjadi Nol persen agar kejahatan oligarki bisa dihapus dan diakhiri, sebab  dengan syarat Nol persen, maka kejahatan oligarki bisa dibabat dan dihabisi. ‘’Harus dihapus jadi Nol persen untuk membabat dan menghapus oligarki (persengkokolan orang orang serakah)

 

Demikian pandangan peneliti senior the New Indonesia Foundation F Reinhard MA dan Analis kebijakan publik Ir Syafril Sjofyan. Keduanya  mengatakan, secara politik Indonesia sudah berubah bukan lagi berkedaulatan rakyat akan tetapi menjadi berkedaulatan oligarki, terjadi perselingkuhan para cukong dan penguasa mengatur dan mengendalikan kekuasaan negara.

‘’Secara sistematis dan terbuka melalui UU Omnibuslaw dengan turunannya melalui banyaknya perundangan-undangan, seperti  perpres, kepres, permen, bukannya menyederhanakan UU seperti yang dijadikan alasan lahirnya UU Omnibuslaw. Namun justru telah mengkebiri  kekuasaan DPR sebagai lembaga legislasi cerminan kedaulatan rakyat,’’ ujar Syafril Sjofyan aktivis Gerakan Mahasiswa 1977/78 itu

Menurutnya. Pemerintah diberi kekuasaan sepenuhnya untuk melahirkan aturan semaunya dengan payung UU Omnibuslaw yang sama sekali tidak partisipatif.