KONFRONTASI- Para ekonom mengungkapkan,Nilai utang pemerintah Jokowi yang menjadi beban APBN, bukan hanya Rp 6.527 triliun. Tetapi, juga ada utang BUMN keuangan sebesar Rp 2.143 triliun dan non keuangan Rp 1.089,96 triliun. Jadi utang pemerintah pada masa Jokowi sekarang sebesar Rp 8.670 triliun.
Sebelumnya berdasarkan data International Debt Statistics (IDS) 2021, utang luar negeri Indonesia pada 2019 mencapai US$402 miliar atau sekitar Rp5.900 triliun (dengan nilai kurs Rp14.700 per dolar AS). Jumlah utang luar negeri RI melonjak jika dibandingkan tahun sebelumnya (yoy), yaitu US$379,5 miliar dolar atau sekitar Rp5.578 triliun. Realisasi tersebut membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah utang terbesar di Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, total utang luar negeri Vietnam pada 2019 mencapai US$118,4 miliar, Thailand US$180,2 miliar, dan Filipina US$83,6 miliar.
Selama lima tahun terakhir (2016-2020), Badan usaha Milik Negara (BUMN) terus menumpuk utang. Pada tahun lalu, total kewajiban perusahaan pelat merah mencapai Rp 6.710 triliun atau meningkat 9,6% dibandingkan tahun 2019. Ditambah hantaman pandemi Covid-19, tumpukan utang menyebabkan sejumlah BUMN tergopoh-gopoh berjalan. Ambil contoh, utang PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang jatuh tempo per Mei 2021 sebesar Rp 70 triliun atau US$ 4,9 miliar dari total utang senilai Rp 140 triliun. Kemudian utang PT Perkebunan Nusantara (Persero) yang mencapai Rp 43 triliun. PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) juga memiliki utang Rp 40 triliun. Belum lagi utang PLN per 30 Juni 2021 tercatat mencapai Rp 643,86 triliun, kemudian utang Pertamina yang mencapai Rp 600 triliun.
Akibatnya, ungkap ekonom senior Indef Prof Didik J Rachbini, warisan utang Presiden Jokowi ke presiden berikutnya, diprediksi lebih dari Rp 10 ribu triliun, sangat berat.
Dan jika dalam jangka pendek kasus utang itu tidak bisa ditekan dan bank sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga, maka posisi ekonomi akan sangat sulit. Bagaimanapun, suku bunga utang akan terdorong naik, meski bersaing sama obligas AS. Sementara itu, rasio pajak Indonesia rendah karena para taipan dan orang kaya RI enggan bayar pajak, maunya dapat tax amnesty.. Sehingga kalau Jokowi tidak bisa bayar utang dalam jangka pendek kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia merosot.
Atau jika pemerintah masih dipercaya mungkin masih bisa melakukan pengajuan profiling utang yakni meminta penangguhan utang, dengan risiko bunganya numpuk terus. Demikian Prof Didik J Rachbini
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengatakan Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) berpotensi mewariskan utang hingga Rp10 kuadriliun pada akhir masa kepemimpinannya.
Pasalnya, saat ini, utang yang ditanggung pemerintah sudah mencapai Rp8.670 triliun. Itu terdiri dari utang untuk pembiayaan APBN sekitar Rp6.527 triliun per akhir April 2021 serta utang BUMN sekitar Rp2 ribuan triliun yang harus ditanggung pemerintah jika terjadi gagal bayar (default).
"Utang BUMN keuangan sebesar Rp1.053,18 triliun dan BUMN nonkeuangan sebesar Rp1.089,9 triliun. Jadi total utang pemerintah pada masa Jokowi sekarang Rp8.670 triliun. BUMN juga diminta dan dibebani tugas untuk pembangunan infrastruktur. Kalau gagal bayar atau bangkrut harus ditanggung APBN, sehingga menjadi bagian dari utang pemerintah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/6).
Menurut Didik, APBN sejatinya merupakan kebijakan politik. Artinya, jika terjadi masalah dengan kebijakan defisit yang besar dan berlebihan, hal tersebut disebabkan oleh keputusan politik yang sembrono.
Padahal, pada masa presiden sebelumnya, politik anggaran dijalankan dengan hati-hati di mana perubahan defisit dari 1 persen terhadap PDB menjadi 2 persen begitu susah dilakukan.
Namun, saat ini perubahan defisit dari 2 persen menjadi 6 persen dilakukan dengan mudah karena alasan penanganan covid-19.
"(Defisit) diubah semaunya dari 2 persen terhadap PDB menjadi 3 persen, kemudian dengan gampang diubah menjadi 6 persen lebih maka yang salah adalah kebijakan politik ekonominya," imbuhnya.
COMMENTS