Masyarakat Ingin Tidak ada Threshold untuk Pilpres, Pileg dan Pilkada. Pandangan Rizal Ramli Dibutuhkan agar Indonesia Bangkit

KONFRONTASI- Tokoh bangsa yang juga Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli blak-blakan memberi tanggapan terkait desakan masyarakat dalam menghapus presidential threshold, bahkan rakyat maunya tidak ada lagi threshold untuk presiden, pileg dan pilkada, agar perubahan terjadi. Masyarakat  jelas emoh presidential threshold 20 persen, melainkan harus Nol persen, guna mewujudkan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik dan adil. Tidak ada lagi threshold untuk Pilpres, Pileg dan Pilkada  agar oligarkisme dan korupsi-kolusi total dihapus

"Kalau presidential threshold Nol persen, semua anak bangsa yang hebat dari Sabang sampai Merauke bisa maju untuk memimpin daerah dan bangsa," jelas Rizal Ramli kepada GenPI.co, Kamis (9/12).

Tidak hanya itu, menurutnya hal tersebut juga akan memengaruhi demokrasi secara signifikan.

Pasalnya, menurut Rizal Ramli, bahwa dengan presidential threshold Nol persen ini, tidak akan ada lagi calon presiden yang menggunakan kekuatan biaya.

"Calon jadi tidak takut. Karena biaya tinggi akibat demokrasi kriminal yang bertumpu pada kekuatan uang seperti sekarang ini," jelasnya.

Seperti diketahui, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun bersama dengan Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun tujuan kedua tokoh tersebut untuk menyampaikan permohonan judicial review terkait pasal 222 UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu.

"Yang mengatur tentang presidential treshold harus 20 persen persen kursi atau 25 persen suara. Kami inginnya 0 persen," ujar Refly Harun.

Sebab, menurutnya, presidential treshold 0 persen merupakan upaya agar Indonesia bisa mendapatkan legalisme Pilpres yang lebih adil lebih demokratis, kompetitif.

"Selain itu, agar kita bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin yang jujur amanah dan berkualitas," tandasnya. (*)