KONFRONTASI- Ekonomi Indonesia di tubir jurang kehancuran, kebangkrutan sudah tidak terelakkan. Kerusakan lingkungan hidup akibat deforestasi dan penambangan sudah sangat berat. Para analis dan aktivis menghimbau masyarakat dan Negara agar meminta Rizal Ramli (RR) memimpin perubahan ekuin ke arah pemulihan ekonomi dan reformasi ekuin yang pro- rakyat. DR Rizal Ramli adalah Ketua Dewan Pakar Komite Khittah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 1926 / NU Khittah 1926 Masa Khidmat 2021-2026. Satu peristiwa melegakan terjadi. Pekan ini Jusuf Kalla (JK) dan DR Rizal Ramli ( Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Komite Khittah Nahdlatul Ulama 1926 / NU Khittah 1926 Masa Khidmat 2021-2026) bertemu lagi. Keduanya saling mengapresiasi. Masyarakat warga, kaum aktifis pergerakan, intelektual dan politisi merasa lega bahwa Jusuf Kalla dan Begawan Ekonomi Rizal Ramli dapat berdialog dan rekonsiliasi untuk mewujudkan maslahat rakyat di tengah krisis ekonomi, pandemi dan merosotnya moral-etik penguasa-pengusaha oligarkis.
Demikian pandangan Wakil Sekjen Persatuan Alumni GMNI, akademisi Universitas Paramadina Dr Herdi Sahrasad dan sosiolog muda Unair Surabaya Gratia Wing Artha. Ketiga analis ini melihat sosok Rizal Ramli yang tepat untuk membawa NKRI bangkit kembali dari kehancuran ekonomi.
Diterjang pandemi dan krisis multi dimensi, Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani jelas sudah tak mampu mengatai krisis ekonomi akibat salah urus pemerintah Jokowi sendiri. Hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 menunjukkan kerentanan utang Indonesia juga sudah melampaui batas yang direkomendasikan Dana Moneter Internasional (IMF). Rasio debt service terhadap penerimaan negara, misalnya, berada di level 46,77 persen, di atas rekomendasi IMF sebesar 25-30 persen.
DR Rizal Ramli ( Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Komite Khittah Nahdlatul Ulama 1926 / NU Khittah 1926 Masa Khidmat 2021-2026) sudah menerima SK di bawah ini.
Masyarakat warga, kaum aktifis pergerakan, intelektual dan politisi mendorong Begawan Ekonomi Rizal Ramli untuk menggalang dukungan kelas menengah ke atas dan masyarakat bawah untuk mewujudkan maslahat rakyat banyak di tengah krisis ekonomi, pandemi dan merosotnya nilai moral-etik kaum elite.
Selain itu, rasio utang dan pembayaran bunga utang terhadap penerimaan pun jauh melampaui batas yang direkomendasikan IMF yakni 90-50 persen dan 7-10 persen. Tercatat, rasio utang Indonesia terhadap penerimaan berada di angka 36,9 persen, sedangkan rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan berada di angka 19,06 persen.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengatakan rapor merah soal pengelolaan utang yang disampaikan BPK sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah.
Terlebih, menurutnya, utang yang harus ditanggung pemerintah bukan hanya Rp6.700-an triliun seperti tertuang dalam laporan APBN kita, melainkan juga utang BUMN yang dibebani tugas pembangunan infrastruktur. Sebab, kegagalan atau kebangkrutan perusahaan-perusahaan tersebut juga harus ditanggung oleh APBN. Jumlahnya utang BUMN lebih dari Rp2 ribu triliun. Jadi total beban itu adalah Rp8.500 triliun. Sangat berat dan secara teknis, ekonomi Jokowi sudah bangkrut.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkhawatirkan penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang yang terus menumpuk selama pandemi covid-19. Pasalnya, peningkatan utang dan biaya bunga sudah melampaui pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan negara.
COMMENTS