KONFRONTASI- Presiden Jokowi mengungkapkan di hadapan Kongres Ekonomi Umat ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2021, di the Sultan Hotel and Residence, Provinsi DKI Jakarta, (10/12/21) bahwa pada 2040-2045 kurang lebih 23.000 sampai 27.000 (dolar AS) income per kapita, masyarakat kita. ‘’Sebuah angka yang sangat besar sekali, tentu saja. Tapi, itu butuh kerja keras kita semuanya,’’ kata Jokowi..
Menanggapi pernyataan Jokowi itu, Begawan ekonomi Rizal Ramli PhD mengatakan.’’Kalau Jokowi mau PDB kita 2040-2045 sekitar 23.000-27.000 (dolar AS) income per kapita, maka ekonomi harus tumbuh 7,5-8% tiap tahunnya sampe 2045 . ‘’Kalau ini mah PHP aja kali. Jangan ngibul kebablasan di forum mulia MUI dong,’’ kata Rizal Ramli, Menko Ekuin Presiden Gus Dur.
Sentilan RR itu bukan semata sindiran untuk istana Jokowi, melainkan juga kritik kepada pemerintah dan Kabinet Kerja yang tak mampu mengatasi kemunduran ekonomi dan tak mampu basmi korupsi yang meluas.
Pernyataan Jokowi di atas itu jauh panggang dari api. apalagi Kleptokrasi (pemerintahan para pencuri/maling) semakin bercokol di negeri ini, terutama di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang. Ini agaknya menjadi watak penguasa hari ini. ‘’Dan ini lebih berbahaya dari pemerintahan yang menganut sistem kapitalisme,’’ ujar Rizal Ramli dalam sebuah diskusi.
Jokowi menyebutkan, sejak 1 Desember kemarin, kita telah menjadi Presidensi G20, Keketuaan G20 Artinya kita menjadi ketua dari negara-negara besar, negara-negara maju dengan PDB, dengan GDP (Gross Domestic Product) yang masuk dalam 20 besar.
’’ Kita sekarang di nomor 16, tapi seperti tadi disampaikan oleh Buya, bahwa insyaallah di 2040-2045 memang hitung-hitungan McKinsey, hitung-hitungan dari Bank Dunia (World Bank), dari IMF memang kita akan masuk ke empat besar. Tapi itu halangannya juga tidak kecil, tantangannya juga bukan tantangan yang mudah. Ada syarat-syarat kita untuk mencapai ke sana, sehingga perkiraan PDB kita saat itu di 2040-2045 kurang lebih 23.000 sampai 27.000 (dolar AS) income per kapita, masyarakat kita. Sebuah angka yang sangat besar sekali, tentu saja. Tapi, itu butuh kerja keras kita semuanya,’’ kata Jokowi..
Menanggapi hal itu, para analis dan aktivis memperingatkan agar Presiden Jokowi tidak membual membual atau membuat harapan palsu. Beberapa tahun ini, ekonomi memburuk dan daya beli rakyat makin terpuruk . '' Korupsi merajalela, para pejabat melanggengkan kleptokrasi seraya menyemburkan populisme dan pernyataan verbalisme pro lingkungan hidup, pro-rakyat, namun mereka ternyata terus merusak lingkungan hidup dan melakukan deforestasi, dan dehumanisasi, ‘’ kata sosiolog muda Unair Gratia Wing Arta dan Direktur Forum Kebangsaan Muhamad Muntasir yang juga alumnus Fisipol UGM.
Terkait beban utang yang menggunung era Jokowi, ada beberapa catatan khusus BPK. Misalnya, pemerintah Jokowi perlu hati-hati dalam mengelola fiskalnya, karena:
• Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara.
• Adanya risiko yang timbul dari kewajiban pemerintah, seperti kewajiban pensiun, kewajiban penjaminan sosial, dan kewajiban kontingensi dari BUMN, serta risiko KPBU.
"Pandemi COVID-19 meningkatkan defisit, utang, dan SiLPA yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal," terang BPK.
BPK juga merilis indikator kerentanan utang 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR), yaitu:
Rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77% melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 - 35%;
Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06% melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6 - 6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7 - 10%; dan
Rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369% melampaui rekomendasi IDR sebesar 92 - 167% dan rekomendasi IMF sebesar 90 - 150%.
Sementara, indikator kesinambungan fiskal 2020 sebesar 4,27% melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 - Debt Indicators yaitu di bawah 0%. Demikian pandangan dan catatan BPK.
(berbagai sumber)
COMMENTS