JAKARTA-Presiden Joko Widodo telah mengumumkan status darurat kesehatan dan strategi yang akan diambil menghadapi Pandemik virus corona atau Covid-19.
Salah satunya, Presiden Jokowi juga menyampaikan stimulus ekonomi selama status darurat kesehatan yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung.
Dari apa yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada Selasa (31/3) sore tadi, peneliti Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira melihat adanya beberapa hal yang perlu dikritisi.
"Ada beberapa masukan, pertama soal efektifitas kartu prakerja yang anggarannya naik 100 persen dari Rp 10 T ke Rp 20 T. Ini butuh kesiapan teknis, bukan hanya pelatihan online, tapi ketersediaan fasilitas balai latihan kerja (BLK ) yang layak kemudian instrukturnya juga penting. Belum lagi soal kemana lulusan kartu prakerja diserap," ucap Bhima Yudhistira dilansir RMOL.id, Selasa (31/3).
Dunia Industri saat ini kata Bhima tidak siap dalam menghadapi kondisi Indonesia yang tengah mengalami perlambatan ekonomi.
"Jangan sampai menimbulkan pengangguran baru nantinya," katanya.
Selain itu kata Bhima, soal pemutuhan hubungan kerja (PHK) dan bantuan sembako juga dinilai belum cukup. Karena kata Bhima diperlukan adanya Universal Basic Income yang membuat jaminan sosial tidak hanya melindungi masyarakat miskin, melainkan masyarakat rentan miskin.
"Misalnya pemberian dana tunai untuk pekerja informal, buruh harian dan pekerja yang rentan di PHK," jelas Bhima.
"Kita hitung pakai statistik aja. Jaminan sosial kita tidak siap. Tidak punya universal basic income dalam situasi darurat. Data dari ADB dalam laporan per Juli 2019 mengatakan bahwa belanja jaminan sosial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia hanya 2,1 persen. Bahkan lebih kecil jika dibandingkan rata-rata Asia tenggara yakni 2,6 persen," sambungnya.
Bahkan kata Bhima, Presiden Jokowi memasukkan pekerja informal ke program kartu prakerja juga dinilai tidak tepat serta pendapatnya yang akan didapat tak sesuai kebutuhan.
"Ya terlalu kecil kalau 600 ribu apalagi perlu ikut pelatihan dulu. Kan biaya transport, trus kalau pelatihan pakai internet biaya paket data. Itu mah bukan bantuan tapi peserta training," pungkas Bhima.(mr/rm)
COMMENTS