KONFRONTASI-Dua puluh tahun berlalu sejak kejadian krisis moneter 1997-1998. Namun Indonesia masih bergelut dengan masalah ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
Pada September 2017, sebanyak 20 persen masyarakat golongan teratas di Indonesia mengusai sekitar 46 persen dari total kue perekonomian Indonesia. Sementara itu, 40 persen masyarakat golongan terbawah hanya menikmati 17,2 persen.
Bukannya menyempit, jurang antara si kaya dan si miskin malah semakin melebar. Pasalnya, kekayaan para konglomerat mekar lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan kajian Megawati Institute, selama periode 2006-2016 akumulasi kekayaan riil 40 orang terkaya di Indonesia rata-rata tumbuh 17 persen setiap tahunnya. Akumulasi pendapatan 40 orang terkaya tersebut selama satu tahun bisa mencapai US$16,8 miliar atau sekitar Rp231 triliun.
Pertumbuhan kekayaan para konglomerat itu jauh di atas rata-rata pertumbuhan perekonomian nasional yang hanya tumbuh 6 persen dan rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 4 persen pada periode yang sama.
Melebarnya kesenjangan tercermin dari semakin tingginya koefisien gini Indonesia selama dua dekade terakhir. Dalam membaca koefisien gini, nol menggambarkan pemerataan sempurna sedangkan satu menggambarkan ketimpangan sempurna.
Berdasarkan kajian Bank Dunia (2015), koefisen gini Indonesia di akhir era 1990-an tercatat 0,30. Namun, sejak tahun 2000, koefisien gini terus merangkak naik hingga mencapai puncaknya pada 2014 di mana koefisien gini Indonesia tercatat 0,414 (September 2014).
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengungkapkan pergerakan koefisien gini di Indonesia banyak dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi.
Setelah lepas dari krisis ekonomi, Indonesia terlalu fokus untuk mengejar angka pertumbuhan. Saat krisis moneter 1998, ekonomi Indonesia anjlok minus 13,16 persen. Setelah itu, awal 2000-an pertumbuhan ekonomi Indonesia loncat ke level 4 persen-an lalu terus naik hingga mencapai 6,5 persen pada 2011.
"Meskipun ada program untuk mengurangi ketimpangan, tetapi tidak menjadi fokus yang cukup kuat dalam dua puluh tahun terakhir. Terbukti dari pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat daripada penyempitan kesenjangan," ujar Faisal kepada cnnindonesia, Rabu (21/3).
Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah berhasil menurunkan koefisien gini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode 2015-2017 koefisien gini rata- rata turun 0,0045 per tahun yaitu dari 0,4 (September 2015) kemudian 0,394 (September 2016) dan 0,391 (September 2017).
Faisal belum juga terkesan dengan pencapaian tersebut. Pasalnya, penurunan indeks gini diiringi tren perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak 2012. Kala itu, ekonomi Indonesia tumbuh 6,23 persen. Kemudian, anjlok ke titik terendah di level 4,88 persen pada 2015 dan mulai merangkak secara marginal hingga ke level 5,07 persen tahun lalu.
"Kalau ekonomi naik, ada potensi koefisien gini naik lagi," ujarnya.
Mengutip pernyataan ekonom kenamaan Amerika Serikat (AS) Joseph Stiglitz, Faisal mengungkapkan jika pemerintah terlalu fokus pada upaya mengejar pertumbuhan ekonomi, ketimpangan bakal semakin melebar. Namun, jika pemerintah fokus pada kebijakan yang mendorong pemerataan, pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan tercipta.
Tak ayal, beberapa negara yang menyadari hal itu mulai berusaha mengerem pertumbuhan ekonomi dan fokus untuk meningkatkan kualitas pertumbuhannya. Misalnya, China yang mulai melakukan transformasi perekonomian dari yang terlalu fokus pada investasi mulai mengarah untuk meningkatkan konsumsi warganya.
Untuk alasan pemerataan, lanjut Faisal, negara maju bersedia mendistribusikan penerimaan pajak ke program jaminan dan bantuan sosial bagi masyarakatnya cukup besar.
Ke depan, lanjut Faisal, pemerintah perlu lebih fokus untuk mempersempit kesenjangan baik antara golongan kaya dengan miskin tetapi juga antar wilayah.
Salah satunya dengan kebijakan pajak yang lebih pro rakyat miskin misalnya dengan memangkas pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketimpangan antar wilayah juga perlu diperkecil melalui trasfer fiskal ke daerah.
Selain itu, dari sisi moneter, lembaga jasa keuangan juga perlu didorong keberpihakannya pada sektor usaha UMKM. Dengan demikian, golongan masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan bisa berdaya untuk melakukan usaha.
"Ketika penyaluran kredit ke sektor riil aman, penyaluran kredit untuk UMKM jauh di bawah," ujarnya.
Faisal mengingatkan masalah ketimpangan harus menjadi salah satu pekerjaan rumah yang diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Kesenjangan yang dibiarkan melebar bakal memantik konflik akibat kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin.
"Kalau di Indonesia, kesenjangan sosial sering dikaitkan dengan ras. Misalnya, ras Tionghoa yang diasosikan ke golongan atas," ujarnya.
Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Kementerian PPN Maliki mengungkapkan faktor pendorong ketimpangan bisa muncul karena beberapa hal.
Dari sisi sektoral misalnya, terjadi booming harga komoditas sehingga meningkat kekayaan kelompok tertentu. Karenanya pada periode 2004 -2012, laju pertumbuhan koefisien gini cukup kencang karena penghasilan dari golongan atas melonjak.
Dari sisi upah, masyarakat yang berada di kelompok ekonomi bawah sulit untuk mendapatkan pendapatan yang layak karena tidak memiliki keahlian yang cukup. Pasar tenaga kerja formal juga tidak bisa menyerap tenaga kerja yang dibutuhkan karena terkendala kebijakan yang kaku.
Masyarakat dari kelompok bawah juga kerap kesulitan untuk mendapatkan akses pelayanan dasar, berbeda dengan golongan atas. Akibatnya, ketimpangan peluang bisa terjadi.
Dari sisi kepemilikan aset, masyarakat golongan atas memiliki sejumlah aset yang bisa diinvestasikan akhirnya kekayaannya bertambah. Sementara, masyarakat golongan bawah penghasilannya lebih banyak digunakan untuk konsumsi dan tergerus oleh inflasi.
Masalah konektivitas juga bisa menjadi salah satu penyebab ketimpangan. Masyarakat yang memiliki akses terhadap konektivitas tentu akan lebih mudah melakukan kegiatan ekonomi dan mendapatkan penghasilan. Berbeda, dengan masyarakat yang tinggal di daerah yang kurang dari sisi konektivitas.
Untuk memperbaiki ketimpangan pemerintah perlu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Upaya pengurangan ketimpangan tidak sekedar upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, namun upaya mengangkat kalangan ekonomi terbawah agar bisa menikmati porsi kue perekonomian yang lebih besar.
Hal itu, lanjut Maliki, dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, sistem redistribusi fiskal dilakukan secara sistemik dan terintegrasi. Misalnya, dengan kebijakan pajak yang adil maupun pembangunan infrastruktur yang lebih merata.
"Kuncinya adalah bagaimana akumulasi kekayaaan yang di tingkat atas bisa diserap sebagian dan bisa didistribuskan ke masyarakat bawah," ujar Maliki dalam acara diskusi di Megawati Institute.
Selanjutnya, penciptaan kesempatan kerja juga perlu dilakukan dengan baik yang disertai dengan upaya peningkatan produktivitas pendudukan.
Kebijakan yang dijalankan juga harus pro terhadap upaya mengangkat golongan 40 persen masyarakat terbawah. Misalnya meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menggelar pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan industri. Dengan demikian, industri bisa menyerap tenaga kerja yang dihasilkan.
Di saat bersamaan, perlu tercipta lingkungan yang memberdayakan dari mulai tingkat rumah tangga untuk mengubah perilaku, mendorong perbaikan akses terhadap layanan dasar, serta peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.
Maliki mencontohkan, meskipun pelayanan dasar penting masih ada masyarakat yang belum memahaminya.
"Untuk akta kelahiran, masih ada masyarakat yang belum tahu untuk apa dan prosedurnya," ujarnya.
Karenanya, pemerintah juga perlu memberikan pendampingan dan pemahaman bagi kelompok terbawah agar bisa berdaya dan mandiri.
Masalah ketimpangan harus segera diatasi oleh pemerintah. Kondisi kesenjangan bisa dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk masuk dan menimbulkan gejolak di suatu negara.
Penghasilan yang rendah atau tidak memiliki penghasilan sama sekali bisa menjadi alasan seseorang untuk melirik tawaran bekerja dari kelompok radikal. Pada akhirnya, stabilitas negara menjadi taruhannya. (mr/c)
COMMENTS