Kebijakan Anies Dijegal LBP, PAN: Karena Pemerintah Pusat Tak Sanggup Menanggung Kebutuhan Hidup Rakyatnya

Baca juga:
JAKARTA-Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mencegah penyebaran virus corona terkesan selalu dijegal oleh Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

Kebijakan yang diambil Anies untuk menghentikan pengoperasian bus antarkota antarprovinsi (AKAP) adalah tindakan yang tepat, meski akhirnya pelaksanaan kebijakan ini ditunda oleh Luhut.

Usulan Anies soal karantina wilayah untuk DKI Jakarta demi mencegah sebaran Covid-19 juga ditolak pemerintah pusat.

Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN, Yandri Susanto, mengatakan, langkah Anies itu sangat bagus dalam rangka mencegah penyebaran virus corona lebih luas.

"Sebenarnya apa yang dilakukan Anies itu menurut saya bagus. Karena kita harus menunjukkan kepada rakyat, kepada bangsa ini bahwa kita memang punya langkah taktis dan strategis yang terencana dan terukur," ucap Yandri Susanto dilansir RMOL.id, Jumat (3/4).

Yandri pun memberikan contoh kebijakan Anies yang ditolak oleh LBP. Yakni soal pengkajian kebijakan pembatasan alat transportasi di Jakarta.

"Sudah banyak dibuktikan oleh negara-negara lain. Misalnya seperti lockdown atau karantina, kemudian memutus alat transportasi dan sebagainya itu contoh yang sudah bisa kita lihat dengan waktu yang tidak terlalu lama di negara-negara lain seperti Singapura, Korea Selatan, China sendiri," jelas Yandri.

Namun, Yandri pun mengaku tidak heran kenapa LBP maupun pemerintah pusat sering menjegal kebijakan Anies.

Menurut Wakil Ketua Umum PAN ini, pemerintah pusat tidak sanggup menanggung kebutuhan hidup rakyatnya.

"Nah yang saya pantau selama ini kenapa misalkan LBP atau pemerintah pusat secara umum kenapa ide-ide bagus dari Anies itu ataupun kepala-kepala daerah yang lain seperti Tegal, atau Bengkulu minta dilockdown supaya tidak bermigrasi virus itu, ya ternyata pemerintah pusat kan enggak setuju," kata Yandri.

"Kenapa? Karena konsekuensinya memang besar. Nah, jadi kenapa mereka menolak? Itu menurut saya ketidaksiapan pemerintah pusat. Misalkan kalau lockdown ya segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang yang dilockdown itu kan harus ditanggung oleh pemerintah," sambung Yandri menambahkan.(mr/rm)

COMMENTS

Loading...

Share

Loading...
Nama

BUMN,26,EKBIS,381,FOKUS,172,GLOBAL,535,HIBURAN,4,IPTEK,292,KHAZANAH,120,KRIMINAL,137,LIFESTYLE,65,NASIONAL,428,OLAHRAGA,312,OPINI,85,OTOMOTIF,53,POLHUKAM,555,RAGAM,524,SELEBRITA,218,
ltr
item
Konfrontasi: Kebijakan Anies Dijegal LBP, PAN: Karena Pemerintah Pusat Tak Sanggup Menanggung Kebutuhan Hidup Rakyatnya
Kebijakan Anies Dijegal LBP, PAN: Karena Pemerintah Pusat Tak Sanggup Menanggung Kebutuhan Hidup Rakyatnya
https://lh3.googleusercontent.com/-N0TiyFluz78/XocrSNUfx8I/AAAAAAAANr0/IqYuTCdzaWEz5KAs4Y9e61BThvQF7BEuwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_ORG_1585916678611.jpeg
https://lh3.googleusercontent.com/-N0TiyFluz78/XocrSNUfx8I/AAAAAAAANr0/IqYuTCdzaWEz5KAs4Y9e61BThvQF7BEuwCLcBGAsYHQ/s72-c/IMG_ORG_1585916678611.jpeg
Konfrontasi
https://web.konfrontasi.com/2020/04/kebijakan-anies-dijegal-lbp-pan-karena.html
https://web.konfrontasi.com/
https://web.konfrontasi.com/
https://web.konfrontasi.com/2020/04/kebijakan-anies-dijegal-lbp-pan-karena.html
true
3749342254488479250
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy