JAKARTA- Pernyataan Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani, yang menyinggung soal Pancasila dan Sumatera Barat saat mengumumkan calon kepala daerah dari PDIP untuk Pilkada serentak 2020, Rabu lalu (2/9), terus mendapat kritik.
Pasalnya, setelah mengumumkan pasangan calon yang direkomendasikan PDIP untuk Pilkada Sumatera Barat di acara tersebut, Puan berkata, "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila."
Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, pernyataan Ketua DPR tersebut telah menjungkalkan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Tahunan MPR 2020 Agustus lalu.
"Padahal Jokowi dalam pidato tahunan Agustus lalu ngomong jangan ada orang yang merasa paling Pancasilais, jangan pernah ada orang yang merasa paling agamis. Iya kan?" ujar Adi dilansir RMOL, Selasa (8/9).
Bahkan jika boleh dinilai, Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah UIN Jakarta tersebut menganggap pernyataan Puan bersifat rasial.
"Itu cukup rasial dan sukuisme. Artinya memandang salah satu daerah, suku, dan keturunan tertentu tidak pancasilais," tuturnya.
Namun begitu, Adi menitik beratkan singgungan Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu sebagai suatu pernyataan yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi, yang notabene merupakan kader partai moncong putih.
Sehingga pantas menurutnya jika bakal pasangan calon (Bapaslon) gubernur dan wakil gubernur Sumbar yang tadinya diusung PDIP, Mulyadi dan Ali Mukhidin mengembalikan rekomendasi DPP PDIP.
"Baru Agustus lalu penyataan itu (soal Pancasila disampaikan Jokowi). Belum ada sebulan langsung dijungkalkan dengan pernyatannya Puan," tuturnya.
"Tentu saja ketersinggungan bentuk kemarahan dari statement Mba Puan yang provokatif itu. Artinya secara politik bagi orang Sumbar nomor dua, yang lebih utama bagi mereka adalah harga diri," demikian Adi Prayitno. []
COMMENTS