KHARTOUM-Ribuan aktivis Sudan turun ke jalanan untuk melakukan aksi unjuk rasa mendesak negara-negara asing dan lembaga internasional untuk tidak melanjutkan bantuan pembangunan kepada pemerintah mereka karena takut melegitimasi kudeta 25 Oktober lalu dan merusak transisi negara mereka menuju demokrasi.
Pembicaraan tentang pemulihan bantuan asing mencuat setelah Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok dibebaskan dari tahanan rumah dan dipekerjakan kembali di posisinya pada 22 November lalu.
Namun kelompok pergerakan, yakni komite perlawanan Sudan justru menafsirkan langkah Hamdok itu sebagai upaya meratifikasi perebutan kekuasaan oleh pentolan kudeta militer yakni Abdel Fattah al-Burhan.
Sejak saat itu, sejumlah kelompok aktivis di Sudan meminta komunitas global untuk membuat militer "kelaparan" bantuan.
"Demi kepentingan rakyat dan para pengunjuk rasa, komunitas global tidak boleh mendukung pemerintah ini dengan cara apa pun," kata perwakilan aktivis kelompok perlawanan yakni Zuhair al-Dalee saat melakukan aksi unjuk rasa di ibu kota Khartoum pada akhir pekan ini (Sabtu, 11/12).
"Setiap bantuan yang datang ke pemerintah ini hanya akan mendukung kudeta. Itu tidak akan menguntungkan orang-orang," sambungnya, seperti dikabarkan Al Jazeera.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sudan Jibril Ibrahim baru-baru ini mengatakan bahwa pemerintah sangat membutuhkan dukungan internasional setelah tidak dapat mengakses 650 juta dolar AS dalam pendanaan internasional bulan lalu. Hal itu karena bantuan ditangguhkan oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional setelah kudeta.
Pembekuan bantuan berkepanjangan akan dapat mempersulit pemerintah untuk mengamankan impor penting seperti makanan dan obat-obatan dalam beberapa minggu mendatang.
Selain itu, kudeta itu juga mengakibatkan penangguhan bantuan Amerika Serikat sebesar 700 juta dolar AS. Bagian dari bantuan itu dimaksudkan untuk memberikan bantalan keuangan untuk membantu orang-orang Sudan yang termiskin bertahan dari langkah-langkah penghematan.
Sudan sendiri cukup bergantung pada pendanaan asing, khususnya dalam proses transisi menuju demokrasi setelah penggulingan Omar Al Bashir pada 2019. Namun proses transisi tersebut dikacaukan oleh kudeta pada 25 Oktober lalu. (Mr/rm)
COMMENTS