JAKARTA-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meminta waktu sekitar enam hingga tujuh bulan untuk mengejar target investasi Rp708 triliun yang mandek terealisasi.
"Memang Presiden menargetkan kami harus selesai Rp708 triliun sampai 2020. Kami minta waktu ke Presiden kurang lebih enam-tujuh bulan, kami selesaikan," katanya ditemui di kediaman Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Rabu (25/12).
Bahlil mengidentifikasi Rp708 triliun investasi eksisting dari 24 proyek yang siap direalisasikan namun masih terkendali masalah domestik seperti ketersediaan lahan, rekomendasi berputar-putar atau tumpang tindih perizinan.
Namun, dari Rp708 triliun investasi tersebut, sebanyak Rp129 triliun di antaranya telah berhasil dieksekusi dan terrealisasi, mulai dari investasi Hyundai, petrokimia hingga pembangkit listrik.
"Utang saya itu masih Rp500an triliun lebih. Kalau ditanya optimis atau tidak, saya yakin optimis selesai," ujarnya.
Mantan Ketua Hipmi itu menuturkan meski pemerintah akan membuat Omnibus Law yang diyakini dapat menyelesaikan masalah perizinan yang tumpang tindih, khusus Rp708 triliun investasi yang mandek itu disebutnya tidak akan banyak terbantu.
"Khusus yang Rp708 triliun itu sedikit sekali kaitannya dengan Omnibus Law. Yang ada tinggal bagaimana yang bertikai di lapangan bisa kita kompromikan untuk cari win win (solution). Saya pikir kompromi dalam bisnis itu kan bisa cepat selesai kalau ada win win. Tidak boleh ada yang arogan salah satu pihak," pungkasnya.[MR/MDK]
 |
| Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia |
Bahlil mengidentifikasi Rp708 triliun investasi eksisting dari 24 proyek yang siap direalisasikan namun masih terkendali masalah domestik seperti ketersediaan lahan, rekomendasi berputar-putar atau tumpang tindih perizinan.
Namun, dari Rp708 triliun investasi tersebut, sebanyak Rp129 triliun di antaranya telah berhasil dieksekusi dan terrealisasi, mulai dari investasi Hyundai, petrokimia hingga pembangkit listrik.
"Utang saya itu masih Rp500an triliun lebih. Kalau ditanya optimis atau tidak, saya yakin optimis selesai," ujarnya.
Mantan Ketua Hipmi itu menuturkan meski pemerintah akan membuat Omnibus Law yang diyakini dapat menyelesaikan masalah perizinan yang tumpang tindih, khusus Rp708 triliun investasi yang mandek itu disebutnya tidak akan banyak terbantu.
"Khusus yang Rp708 triliun itu sedikit sekali kaitannya dengan Omnibus Law. Yang ada tinggal bagaimana yang bertikai di lapangan bisa kita kompromikan untuk cari win win (solution). Saya pikir kompromi dalam bisnis itu kan bisa cepat selesai kalau ada win win. Tidak boleh ada yang arogan salah satu pihak," pungkasnya.[MR/MDK]
COMMENTS