PBB-Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengembalikan semua sanksi PBB terhadap Iran, Selasa (25/8).
Dilansir Associated Press, Rabu (26/8), Duta Besar Indonesia untuk PBB yang menjadi Presiden DK PBB, Dian Triansyah Djani, mengumumkan hal tersebut sebagai tanggapan atas permintaan Rusia dan China untuk mengungkapkan hasil jajak pendapat tentang pandangan ke-15 anggota dewan tentang usulan AS.
Saat ini, Indonesia menjabat sebagai presiden dewan bergilir di DK PBB.
Semua anggota dewan kecuali Republik Dominika, menyatakan kepada presiden DK PBB bahwa tindakan pemerintah AS adalah ilegal karena Presiden AS, Donald Trump, menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang ditandatangani pada 2018.
Hanya Republik Dominika yang mendukung AS.
Pada akhir pertemuan virtual di Timur Tengah pada Selasa, Djani mengatakan kepada anggota bahwa tidak ada kesepakatan umum di antara anggota dewan.
"Setelah menghubungi anggota dan menerima surat dari banyak negara anggota, bagi saya jelas bahwa ada satu anggota yang memiliki posisi tertentu dalam masalah tersebut, sementara ada sejumlah besar anggota yang memiliki pandangan bertentangan," ujar Djani.
"Menurut saya belum ada konsensus di dewan. Jadi, presiden dalam posisi ini tidak mengambil tindakan lebih lanjut," tambah Djani.
Hal itu menandakan DK PBB, setidaknya selama masa kepresidenan di bawah Indonesia, tidak akan memenuhi permintaan AS.
Perwakilan AS untuk PBB kemudian mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka "memiliki dasar hukum yang kuat untuk memulai pemulihan sanksi" di bawah resolusi Dewan Keamanan yang mendukung kesepakatan nuklir 2015.
"Fakta bahwa beberapa anggota dewan menyatakan ketidaksepakatan dengan posisi hukum kami dalam pertemuan informal (pertemuan virtual) tidak memiliki efek hukum," kata perwakilan AS tersebut.
"Amerika Serikat tidak akan pernah mengizinkan negara sponsor terorisme terbesar di dunia dengan bebas membeli dan menjual pesawat, tank, rudal, dan jenis senjata konvensional lainnya... (atau) untuk memiliki sebuah senjata nuklir," ujar Duta besar AS untuk PBB, Kelly Craft.
Dia mengatakan Rusia dan China yang "bersuka ria dalam disfungsi dan kegagalan dewan ini" dan Iran "yang merayakan pengaruh barunya atas negara-negara bebas di dunia".
Pada Kamis pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berkeras bahwa mereka mempunyai landasan hukum untuk menerapkan kembali sanksi PBB kepada, meskipun Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan enam negara besar yang didukung oleh DK PBB.
Sementara itu, Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun menyebut kesimpulan yang diambil Djani sebagai "langkah yang tepat menuju arah yang benar".
Zhang menolak tuduhan Craft terhadap China dengan mengatakan "sekali lagi mereka mencoba untuk menjadi hitam putih, dan sekali lagi saya dapat meyakinkan Anda bahwa upaya mereka tidak akan pernah berhasil".
Dia menuturkan apapun yang dikatakan AS, China bertekad untuk mempertahankan multilateralisme, JCPOA, dan perdamaian Timur Tengah.(mr/cnn)
COMMENTS