Ngalor Ngidul STREETSCOOTER: Pejabat yang Memutuskan harus Diseret ke Pengadilan

    Oleh Fuad Bawazier' PhD

KONFRONTASI- Jika transaksi pembelian StreetScooter jadi dilaksanakan dan terbukti merugikan negara atau BUMN maka semua pejabat yang memutuskan dan melaksanakan transaksi ini harus diseret ke pengadilan. Demikian bisik seorang wartawan kepada saya. Sebab peringatan bahwa transaksi ini tidak feasible sudah banyak di berikan. 

Mirip projek KA Cepat Jkt- Bdg yang banyak dikritik tapi tetap lanjut dan terbukti memang banyak masalah, sekurang kurangnya menyedot APBN yang semula sudah dijanjikan tidak akan memakai uang APBN. 

Bisik bisik yang terdengar adalah pemerintah tidak bernyali membatalkan Projek KA Cepat ini karena takut menyinggung pemerintah China.  

Pengambil keputusan projek projek yang merugikan keuangan negara jangan lagi dilindungi seperti dugaan kasus kasus Pembelian RS Sumber Waras dan tanah di Cengkareng oleh Pemprov DKI yang lalu. Bagi publik transaksi itu jelas skandal yang merugikan negara. 

Jangan tiap kali ada kesalahan yang merugikan keuangan negara TAPI pelakunya bagian dari atau yang dekat dengan penguasa/ istana cenderung  dibebaskan, sementara terhadap saingannya atau yang dianggap lawan politiknya, malah dicari cari kesalahannya. Aparat penegak hukum jangan mau dipakai oleh kekuasaan politik atau politisi utk membunuh lawan atau saingannya sementara mereka melindungi konconya sendiri yang korup. Politik pembusukan ini dalam  jangka panjang akan mengorbankan institusi penegak hukumnya.  

Sejarah sudah membuktikannya. Bau penyalahgunaan hukum oleh politisi semakin terasa menuju Pilpres 2024 dan sasaran yang dituju saat ini adalah gubernur yang berpotensi maju sebagai Capres. Sasaran bisa melebar kepada yang lain, baik tokoh maupun ormas pendukungnya. Jadi kita harus tetap kritis mengawal hukum dan demokrasi. 

Fuad Bawazier PhD, Mantan Menkeu, dan Dewan Pembina Gerindra

(9 Desember 2021)